GenPI.co 
GenPI.co Jogja - Panitia antar-kementerian sedang menggodok usulan tanggal 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional (HBN) dengan nama ‘Hari Penegakan Kedaulatan Negara’.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian usai berdialog dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (1/11)
"Apa pun hasil rapat panitia antar-kementerian, akan disampaikan kepada Mensesneg untuk diusulkan kepada Presiden RI," kata Tito melansir Antara, Selasa (2/11).
BACA JUGA: Mendagri Berharap Diklatsar Menwa Tidak Lagi Ada Korban
Pemprov DIY dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menurut Tito memiliki peran masing-masing dalam usulan tersebut.
Pemprov DIY berperan untuk mensosialisasi usulan tersebut dan Kemendagri bertugas menjalin hubungan dengan Pemprov DIY untuk menyiapkan langkah selanjutnya.
BACA JUGA: Indonesia Masuk Kategori Rendah, Mendagri: Tetap Waspada!
Tito juga menyebut, jika Hari Penegakan Kedaulatan Negara merupakan pengingat jika kemerdekaan yang diraih Indonesia, bukan karena pemberian penjajah.
"Peristiwa besar ini juga terjadi selama 6 jam di Yogyakarta yang akhirnya menimbulkan reaksi publik di pemerintah," ujarnya.
BACA JUGA: Kemenkeu RI Sowan Ke Sri Sultan HB X, Apa yang Dibahas?
Karena peristiwa itu, mata dunia terhadap eksistensi dan keberadaan Indonesia mulai terbuka.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
