GenPI.co 
GenPI.co Jogja - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kulon Progo, Nur Eny Rahayu mengatakan, transformasi digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perdagangan maupun memasarkan barang, merupakan tuntutan di masa pandemi COVID-19.
“Sampai saat ini, belum pasti kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karena itu, transformasi merupakan tuntutan untuk mempertahankan bisnis,” ujar Eny melansir Antara, Jumat (10/12).
Menurut Eny, banyak pelaku UMKM yang menutup usahanya karena sulit memasarkan produk dan sulit mendapatkan modal saat pandemi COVID-19.
BACA JUGA: Waket I DPRD Kulon Progo Minta Dispar Bentuk Tim Kendali COVID-19
“Karena itu, kami meminta Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendampingi pelaku UMKM untuk membuat skema permodalan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kulon Progo, Astungkara mengatakan, pihaknya sudah mengajukan UMKM Center ke pemerintah pusat.
BACA JUGA: Pupuk Bersubsidi Langka, DPRD Kulon Progo Minta Pengawasan Pemkab
Akan tetapi, Kulon Progo dinilai belum siap karena belum memiliki dokumen perencanaan dan lahan mandiri.
Karena itu, lanjutnya, Pemkab Kulon Progo tengah menyiapkan dokumen perencanaan dengan menyusun studi kelayakan manajemen.
BACA JUGA: Atasi Banjir, Anggota DPRD Kulon Progo ini Bantu Warga Bangun Buk
“Kami sudah menyusun itu dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2021. Saya berharap, studi kelayakan bisa berhasil dan tahun depan tinggal pelaksanaan teknisnya,” ujarnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
