GenPI.co Jogja - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul didesak untuk menyediakan internet untuk mendukung pembukaan objek wisata yang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul, Ery Agustin mengatakan, untuk memulihkan ekonomi masyarakat, pariwisata menjadi sektor tulang punggung di wilayahnya.
Sayangnya, hal itu belum didukung oleh jaringan internet yang memadai, sehingga banyak objek wisata yang tidak bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
"Penanganan jaringan seluler semestinya menjadi prioritas karena kunjungan wisatawan jelas menghadirkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemkab harus memberikan kenyamanan. Jangan egois, mau uangnya tidak mau menyediakan fasilitasnya. Dalam hal fasilitasi, semua pihak organisasi pemerintah daerah (OPD) yang terlibat dalam uji coba pembukaan destinasi wisata dituntut punya inovasi dan kreativitas," serunya melansir Antara, Senin (1/11).
Ia menyebut, ada kendala dalam menggunakan aplikasi Paduli Lindungi saat dirinya memantau langsung.
Dirinya tak secara detail menyebutkan kendalanya.
Namun, Pemkab Gunungkidul perlu bertanggung jawab terhadap kendala akses dan operasional aplikasi Peduli Lindungi.
"Kami akan mendukung percepatan pengadaan sarana dan sarana infrastruktur jaringan internet di objek wisata, guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pada masa pandemi COVID-19," tuturnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gunungkidul, Wahyu Nugroho menjabarkan, pemerintah dan pihak penyedia layanan tidak sepenuhnya bertanggungjawab terhadap persoalan koneksi seluler seperti blank spot.
Ia mencontohkan, provider Telkomsel menjadi jaringan yang dominan tersedia di wilayah pinggiran.
Namun, terkadang masyarakat atau wisatawan justru memakai fasilitas dari provider lain.
"Sehingga persoalannya tidak semata karena kurangnya perhatian pemerintah, tetapi diantaranya kurangnya kebijaksanaan masyarakat memilih provider," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Layanan Informatika Diskominfo Gunung Kidul, Setiyo Hartato mengatakan, pihaknya sudah menyambungkan 1.165 titik lembaga pemerintahan.
Termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti kecamatan, kalurahan, puskesmas, sekolah, hingga dusun.
Menurut Setiyo, titik layanan Diskominfo Gunungkidul merupakan yang terbesar di Indonesia.
Namun, akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan refocusing anggaran, membuat target layanan jaringan internet di seluruh naungan Pemkab Gunungkidul
menjadi tertunda.
Setiyo menyebutkan, hingga kini terdapat 51 SD dan 31 SMP yang koneksi internetnya belum terlayani.
"Jangan salah, upaya mengajukan proposal ke BAKTI sudah kami lakukan dua kali. Pada 2018 dan 2019, hasilnya sampai saat ini memang belum ada, mungkin belum masuk prioritas," ungkapnya. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News