Anggota DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Dampingi Para Pelaku UMKM

GenPI.co Jogja - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kulon Progo, Nur Eny Rahayu mengatakan, transformasi digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perdagangan maupun memasarkan barang, merupakan tuntutan di masa pandemi COVID-19.

“Sampai saat ini, belum pasti kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karena itu, transformasi merupakan tuntutan untuk mempertahankan bisnis,” ujar Eny melansir Antara, Jumat (10/12).

Menurut Eny, banyak pelaku UMKM yang menutup usahanya karena sulit memasarkan produk dan sulit mendapatkan modal saat pandemi COVID-19.

BACA JUGA:  Atasi Banjir, Anggota DPRD Kulon Progo ini Bantu Warga Bangun Buk

“Karena itu, kami meminta Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendampingi pelaku UMKM untuk membuat skema permodalan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kulon Progo, Astungkara mengatakan, pihaknya sudah mengajukan UMKM Center ke pemerintah pusat.

BACA JUGA:  Pupuk Bersubsidi Langka, DPRD Kulon Progo Minta Pengawasan Pemkab

Akan tetapi, Kulon Progo dinilai belum siap karena belum memiliki dokumen perencanaan dan lahan mandiri.

Karena itu, lanjutnya, Pemkab Kulon Progo tengah menyiapkan dokumen perencanaan dengan menyusun studi kelayakan manajemen.

BACA JUGA:  Waket I DPRD Kulon Progo Minta Dispar Bentuk Tim Kendali COVID-19

“Kami sudah menyusun itu dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2021. Saya berharap, studi kelayakan bisa berhasil dan tahun depan tinggal pelaksanaan teknisnya,” ujarnya.

Astungkara menyatakan, Pemkab Kulon Progo juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis mendampingi pelaku UMKM dalam produksi dan pemasaran.

“Kami harap OPD teknis yang mengurusi program pemulihan ekonomi bisa menekan dampak ekonomi untuk pelaku UMKM,” tutupnya. (Ant)