GenPI.co Jogja - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aria Nugrahadi mengatkan, tidak ada ruang bagi pengusaha untuk bernegosiasi mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp1.840.915,53.
Dirinya juga meminta para pengusaha untuk mematuhi keputusan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang penerapan UMKM 2022 yang naik sebesar 4,30 persen.
“Tentu saja regulasi yang disampaikan Pak Gubernur untuk dipatuhi dan tentu saja nanti dalam hal untuk penegakan peraturan ini akan ada mekanisme pengawasan ketenagakerjaan,” ujarnya.
Pengawasan terhadap pengusaha atak dilakukan lewat upaya preventif, edukatif, dan edukatif.
Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan pengusaha tidak diberikan kesempatan penangguhan pelaksanaan upah minimum.
Beleid itu juga mengatur sanksi bagi pengusaha yang memberikan gaji di bawah minimum akan dikenai hukuman pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun dan/atau denda minimal Rp100 juta hingga Rp400 juta.
“Sebetulnya dengan adanya UU Cipta Kerja memang penangguhan ini tidak ada lagi karena penetapan upah minimum itu sebagai jaring pengaman pengupahan,” tutupnya. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News