GenPI.co Jogja - Kerja keras dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk menyulap Wisata Alam Kalibiru, dari hutan gundul menjadi ekowisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Ini seperti sebuah konsep tanpa kami kondisikan dari pusat dan berjalan sendiri. Kami punya konsep tapi implementasinya secara spontan ditangkap pemda dan diimplementasikan oleh masyarakat, lalu difasilitasi oleh pendamping," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Erna Rosdiana, dalam webinar bertajuk “Ecotourism for Forest Conservation and Social Welfare”, di Jakarta, seperti melansir Antara, Senin (26/10).
Menurut Erna, dengan adanya perhutanan sosial akan memberikan akses legal untuk pemanfaatan hutan agar tetap lestari.
Selain itu, masyarakat akan diberi akses kelola, namun pengembangan selanjutnya tergantung pada kemampuan dan semangat kelompok masyarakat.
Untuk itu, lanjutnya, perlu ada komitmen dan kemauan yang besar untuk bertahan mengelolanya.
KLHK pun menjadikan Kalibiru sebagai salah satu proyek percontohan, untuk mengembangkan potensi alam dalam program Perhutanan Sosial di Belitung dan Lumajang.
Dirinya mengungkapkan, KLHK juga berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai mitra utama dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk sarana dan prasarananya demi mengembangkan ekowisata di Tanah Air.
Wisata Alam Kalibiru sendiri merupakan salah satu destinasi pariwisata andalan di Tanah Air.
Masyarakat sekitar ramai-ramai menyulap hutan yang semula gundul akibat pembalakan liar, menjadi rimbun dan lestari.
Selain itu, ekowisata di Kawasan Hutan Menoreh Barat, Kulon Progo tersebut dinilai mampu menyejahterakan masyarakat di sekitarnya.
Kalibiru sendiri dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Mandiri program Perhutanan Sosial sejak 2009.
Berkat kolaborasi seluruh pihak dari masyarakat setempat, pemerintah daerah dan pusat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM), Wisata alam ini terbentuk.
Bahkan, pada 2018, omzet Kalibiru mencapai Rp7,2 miliar.
Menurut Ketua Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Mandiri Kulonprogo, Parjan, saat ini banyak warga yang sebelumnya bekerja di luar negeri dan kota, pulang ke kampung halaman untuk mengelola Wisata Alam Kalibiru.
Namun, Parjan dan kelompoknya banyak menemui tantangan pada awal pembentukannya.
Sebelumnya, kawasan tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang menjadi tempat masyarakat menanam pohon dan tumbuhan lainnya.
Namun, karena beralih menjadi hutan lindung, Parjan dan kelompoknya pun mencari jalan keluar untuk tetap memanfaatkan hutan tanpa merusaknya.
Sementara itu, Project Manager Community Based Forest Management Kemitraan, Gladi Hardiyanto atau biasa dipanggil Yayan menjelaskan peran LSM yang juga turut membantu memperkuat konsep ekowisata dan memastikan seluruh komponennya terpenuhi.
"Ada peran Pemda Kulon Progo masuk mendukung sarana dan prasarana. Dan yang penting itu pengelolaannya. Pengelolanya pemuda, mereka menemukan titik-titik spot foto yang menarik wisatawan," Yayan yang menjelaskan peran pihak lainnya saat berkolaborasi.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo, Sutedjo menceritakan dukungan Pemkab sudah ada sejak awal pembentukan.
Sutedjo menyadari, selama prosesnya, masyarakat memiliki peran penting dalam mengelola dan memelihara hutan, bahkan sebelum mengantongi izin Hutan Kemasyarakatan, masyarakat diberi izin sementara selama lima tahun.
Sutedjo juga menjelaskan, Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Mandiri merupakan pionir dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dengan membentuk Wisata Alam Kalibiru.
Hingga saat ini, lanjutnya, Pemkab terus memberi dukungan dalam berbagai bentuk.
"Selain pendampingan, pemerintah daerah pernah memberi bantuan seperti pembentukan usaha koperasi, bibit tanaman untuk di bagian bawah kawasan Kalibiru, ternak lembu, dan lainnya," sambungnya. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News