GenPI.co Jogja - Dicoret dari data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial atau data kemiskinan, puluhan warga mendatangi kantor DPRD Kota Yogyakarta.
Perwakilan dari warga, Yogi Prasetyo mengatakan dia dan rekan-rekannya merasa proses pendataan dilakukan secara tebang pilih.
“Kami merasa proses verifikasi secara tebang pilih, sehingga merugikan,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (1/2).
Yogi mengungkapkan masih ada warga yang membutuhkan bantuan tersebut. Namun pemerintah kota justru tak memasukkannya ke keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial.
“Verifikasi memang dilakukan secara tebing pilih,” ujarnya.
Mereka yang tak lagi dimasukkan ke dalam data kemiskinan tersebut salah satu kekhawatirannya yakni tidak lagi memperoleh afirmasi untuk masuk ke sekolah negeri melalui jalur KSJPS.
Jalur KSJPS itu mempunyai kuota khusus dan bisa untuk mengakses jaminan pendidikan daerah.
Yogi mengungkapkan warga miskin yang masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial juga memperoleh afirmasi masuk ke sekolah negeri.
Sementara, Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi Sosial Disnakertrans Kota Yogyakarta Agus Budi mengatakan ada 55 ribu kepala keluarga yang diverifikasi.
“Tidak ada tebang pilih. Semua didatangi dan dicatat secara rinci,” kata dia.
Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Suryani merespons warga yang tak masuk KMS tetap bisa mengakses bantuan bidang pendidikan meski sekolah di swasta.
“Nilai bantuannya cukup besar. Jadi tidak perlu khawatir,” ucapnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News