GenPI.co Jogja - Pemerintah Kota Yogyakarta meminta masukan dari masyarakat terkait perizinan yang penerbitannya terindikasi menyalahi aturan.
Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan pihaknya membutuhkan masukan atau informasi dari publik.
“Mana saja yang kira-kira mungkin diterbitkan tidak sesuai aturan,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (10/6).
Sumadi mengungkapkan pemerintah daerah tidak akan mampu mencermati satu per satu perzinan yang telah dikeluarkan untuk memastikan apakah sudah sesuai aturan atau tidak.
“Hanya yang terindikasi menyalahi aturan, kami butuh masukan publik,” tuturnya.
Upaya ini dilakukan menyusul munculnya kasus dugaan suap yang menyeret mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti terkait perizinan pembangunan apartemen.
Haryadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan saat ini masih ditahan guna kepentingan penyidikan.
Sumadi mengaku belasan laporan dari masyarakat saat ini pun telah masuk terkait perizinan yang dinilai menyalahi aturan.
Pemerintah Kota Yogyakarta akan segera menindaklanjuti laporan yang masuk itu.
“Detailnya belum kami sampaikan, karena kasus serupa pun sedang ditangani KPK,” ucapnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News