GenPI.co Jogja - Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati menyebut pemerintah kabupaten setempat perlu melakukan percepatan pengentasan kemiskinan dengan audit data kemiskinan.
Audit data kemiskinan ini supaya program bantuan berupa jaring pengaman sosial bisa tepat sasaran.
“Kemiskinan di Kulon Progi ini persoalan mental miskin saja. Jadi perlu ada percepatan pengentasannya,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (9/6).
Menurut Akhid, bagi yang miskin karena tak punya pekerjaan supaya tidak diberikan bantuan langsung tunai. Namun diberi lapangan pekerjaan.
“Atau miskin karena tidak bisa membiaya sekolah. Ya diberi bantuan biaya sekolah,” tuturnya.
Adapun daerah di Kulon Progo yang masih tinggi angka kemiskinannya yakni Samigaluh, Pengasih, Kokap dan Sentolo.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kulon Progo sebesar 18.38 persen pada 2021 lalu.
Menurut Akhir, Kulon Profo saat ini masa emergency yang butuh perhatian penuh dari penjabat bupati Tri Saktiyana.
“Kulon Progo masa emergency percepatan pengentasan kemuskinan dan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19,” kata dia.
Akhid yakin Tri Saktiyana bisa mensinkronkan program pembangunan Kulon Progo dengan provinsi.
“Kami juga berharap penjabat bupati mengakses dana keistimewaan untuk biaya program pembangunan di Kulon Progo,” ucapnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News