GenPI.co Jogja - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo, Akhid Nuryati mendoron Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulon Progo untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi.
Menurut Akhid, hal itu perlu dilakukan untuk mencegah kelangkaan pupuk saat petani mulai memasuki masa tanam.
“Sektor pertanian merupakan penopang pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo yang tidak terdampak pandemi COVID-19,” ujarnya melansir Antara, Kamis (9/12).
Akhid mengakui, para petani Kulon Progo sering mengadu ke DPRD Kulon Progo karena mulai langkanya pupuk bersubsidi.
“Kami meminta Pemkab untuk mengawasi distribusi pupuk bersubsidi untuk petani, jangan sampai pupuk menjadi langka,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, para petani juga mengeluhkan tidak bisa mengakses pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang menyebutkan, penerimaan pupuk bersubsidi disusun kelompok tani.
“DPP juga harus meninjau kembali kebutuhan pupuk bersubsidi di Kulon Progo. Jangan sampai memengaruhi produksi padi di Kulon Progo,” pintanya.
Selain itu, Akhid juga menerima keluhan dari para petani yang kesusahan memakai kartu tani untuk membeli pupuk bersubsidi.
Akibatnya, para petani dengan terpaksa harus membeli pupuk non subsidi.
“Jangan sampai para petani Kulon Progo kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID-19,” tuturnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Aris Nugroho mengatakan, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang berada di bawah koordinasi Badan Perekonomian Sekretariat Kulon Progo bertugas untuk mengawasi pupuk bersubsidi.
Komisi pengawas tersebut terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis seperti Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, serta Kejaksaan Negeri dan Polres Kulon Progo.
“Pengawasan sering dilakukan secara terpadu dan rutin,” ujarnya.
Aris pun menjamin keamanan stok pupuk seperti Urea, SP36, dan organik hingga akhir tahun.
Bahkan, menurut Aris, pupuk Phonska mendapat tambahan alokasi sebesar 407 ton di Desember.
Penambahan tersebut diberikan ke kecamatan yang masuk musim tanam di Sentolo, Pengasih, Panjatan, Wates, dan Temon.
“Para petani yang sulit mengakses Kartu Tani, silakan datang ke kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdekat untuk diaktifkan kembali kartunya,” katanya. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News