KPK Sebut Mempidanakan Kades yang Melakukan Korupsi Tidak Efektif

GenPI.co Jogja - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menilai, membawa kepala desa (kades) yang terbukti menyelewengkan dana desa ke jalur hukum tidak efektif.

“Jadi kalau ada kades terbukti ambil duit, tapi nilainya tidak seberapa. Kalau diproses ke pengadilan, biaya lebih besar, akhirnya nggak efektif dan nggak efisien,” ujarnya usai peluncuran Desa Antikorupsi di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, melansir Antara, Kamis (2/12).

Selain itu, kades yang bersangkutan, menurutnya juga perlu dipecat secara tidak hormat.

BACA JUGA:  Gelar Penyidikan, KPK Panggil 8 Saksi Kasus Stadion Mandala Krida

“Kalau tidak ada ketentuan, ya bagaimana dibuat aturan, mungkin dengan musyawarah desa (musdes) bersama masyarakat, kan mereka yang milih,” tuturnya.

Namun, Alex merasa lebih efektif jika kades yang merugikan keuangan desa tersebut bisa mengembalikan uang yang diambil ke kas desa atau daerah.

BACA JUGA:  Cegah Korupsi Dana Desa, KPK Resmikan Program Desa Antikorupsi

“Itu saya kira lebih efektif dibanding dengan memenjarakan orang,” ujarnya.

Untuk itu, jika kades tersebut memiliki istri yang berstatus ibu rumah tangga dan memiliki tiga anak, maka akan berdampak buruk bagi masa depan keluarganya.

BACA JUGA:  KPK Sebut Tak Bisa Menindak Kades yang Menyelewengkan Dana Desa

“Hal seperti itu barangkali bisa menjadi perenungan, introspeksi kita bersama, dan pemberantasan korupsi tetap menjadi upaya kita semua, jadi 'PR' kita bersama,” pungkasnya. (Ant)