Ada Ancaman Longsor, Warga Kalibiru Mengadu ke DPRD Kulon Progo

GenPI.co Jogja - Tokoh masyarakat Dusun Kalibiru, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Akhiri mengatakan, permukiman masyarakat di sekitar kawasan objek wisata Kalibiru terancam oleh retakan tanah sejak dua tahun lalu.

Sayangnya, hingga kini tidak ada tindak lanjut dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo untuk perbaikan total.

Menurutnya, bantuan dari pemkab bersifat sementara, seperti bantuan terpal.

BACA JUGA:  Tinjau Lokasi Longsor, Kapores Kulon Progo Puji Gotong Royong Tim

Hal itu, menurutnya, belum membebaskan mereka dari ancaman tanah longsor,

“Saat ini, warga tidak hanya mengalami kerugian materi saja, pada saat musim hujan seperti ini juga terkena tekanan psikologis,” ujarnya.

BACA JUGA:  Longsor Tutup Akses Menuju Objek Wisata Kedung Pedut Kulon Progo

Beberapa waktu lalu, Akhiri bersama warga Kalibiru sudah menemui Sekretaris desa (Sekda) Kulon Progo, Astungkara.

Namun, dirinya kurang puas terhadap tanggapan dari sekda yang beralasan jika tanah di Kalibiru memiliki potensi sangat tinggi untuk longsor.

BACA JUGA:  BPBD Kulon Progo: Status BPBD Harus Lebih Tinggi dari Kecamatan

“Kami juga sudah menyerahkan dokumen kajian teknis tanah di Kalibiru dengan melibatkan ahli dari dua perguruan tinggi di DIY. Kami berharap ada tindak lanjut dari hasil kajian tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo, Joko Satyo Agus Nahrowi mengatakan, pihaknya tidak bisa memperbaiki dan menangani potensi longsor di Kalibiru.

Joko mengungkapkan, pihaknya harus menunggu surat tanggap darurat bencana yang dikeluarkan oleh bupati untuk menggunakan biaya tak terduga (BTT)

Dirinya juga mengatakan, kejadian longsor di Kalibiru sudah terjadi dua tahun lalu dan berdampak pada individu, bukan kepentingan umum.

“Kami akan melakukan kajian penggunaan BTT dan melakukan kajian untuk mitigasi bencana di Kalibiru,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo, Ponimin Budi Hartono mengatakan kasus bencana tanah longsor di Kalibiru merupakan keterlambatan penanganan bencana.

Menurutnya, bencana tanah di Kalibiru belum ada solusi sehingga terkesan didiamkan.

Karena itu, hasil kajian yang dilakukan perguruan tinggi tentang kondisi Kalibiru harus menjadi acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo.

“Untuk bencana di Kalibiru, mari kita lihat bersama dan kami berharap segera ada penanganannya. Kami juga berharap masyarakat di Kalibiru jangan sampai lengah dengan kondisi saat ini,” tutupnya. (Ant)