GenPI.co Jogja - Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengukuhkan Kader Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tingkat kecamatan dan kelurahan atau desa.
Menurutnya, keberadaan para kader itu untuk mendukung pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, dan penyandang disabilitas.
Selain itu, dia berharap para kader dapat terkonsolidasi dengan baik dalam mencegah kekerasan perempuan dan anak.
"Konsolidasi itu sampai pada tahap pembentukan kader tingkat kecamatan dan kelurahan. Ini penting dan strategis sekali, mengingat Bantul sudah menetapkan misi ke-5 penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan penyandang disabilitas," jelasnya, melansir Antara, Jumat (12/11).
Pembentukan Kader Pencegahan KDRT sendiri sudah diatur dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2021.
Sedangkan untuk sumber daya manusia (SDM) berasal dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan (TP PKK).
Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Bantul, dari tahun ke tahun, laporan KDRT meningkat.
Pada 2017 terdapat 163 kasus, kemudian pada 2018 meningkat menjadi 210 kasus.
Di 2019 naik menjadi 229 kasus, dan pada 2020 terdapat 224 kasus.
Hingga Oktober 2021, kasus KDRT sudah mencapai 131 kasus.
Karena itu, menurutnya, hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi KDRT yaitu dengan membentuk jaringan seperti kader pencegahan KDRT.
Lalu, jaringan tersebut diperluas agar SDM pencegahannya makin besar dan kuat.
"Selanjutnya, perlu meningkatkan kompetisi dalam mengedukasi masyarakat karena tindak kekerasan itu faktornya sangat kompleks," tuturnya.
Abdul Halim berharap, adanya para kader dapat memberikan dampak positif dan produktif bagi pencegahan tindak KDRT di Bantul. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News