Wabup Bantul: Koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD itu Penting

GenPI.co Jogja - Wakil Bupati Bantul, Joko B. Purnomo hadiri acara ulang tahun ke-10 Paguyuban Ulu-Ulu se-Kabupaten Bantul, Resi Seto di Kampung Batik Tirto Triharjo, Kapanewon Pandak, Kamis (4/11).

Selain mengucapkan selamat ulang tahun, Joko juga mengatakan perlunya koordinasi antara kelurahan, kabupaten, dan DPRD agar tidak ada program pembangunan yang ganda dalam satu wilayah.

“Di kelurahan ini ada BKK, P2MD dan ke depan juga akan ada program pemberdayaan masyarakat padukuhan yang dimulai tahun 2022, saya berharap kita bisa duduk dalam satu forum untuk bersinergi bersama untuk mencegah adanya program yang dobel dalam satu wilayah," ujar Joko mengutip laman resmi Pemkab Bantul, Jumat (5/11).

BACA JUGA:  Tetap Waspada, Kasus Positif COVID-19 Bantul Bertambah 34 Orang

Menurutnya, rencana ini bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin adanya program pembangunan yang dobel dalam satu wilayah.

Sehingga, lanjutnya, hal itu dapat diefektifkan untuk program yang lain serta sebaran pembangunan dapat diratakan.

BACA JUGA:  Keren, 2 Pemuda Bantul Raih Juara Pemuda Pelopor Tingkat Nasional

“Untuk program pemberdayaan masyarakat padukuhan itu kita punya empat fokus utama yaitu pendidikan, kesehatan, insfrastruktur dan persampahan,” jelas Joko.

“Maka apabila program-program yang bisa disinergikan dan tidak ada program yang dobel maka program Rp50 juta per padukuhan ini bisa semakin kita fokuskan untuk program pendidikan dan kesehatan,” tambahnya

BACA JUGA:  Bupati Bantul Ungkap Strategi Srimulyo jadi Desa Berprestasi

Selain itu, ia juga melihat pentingnya peningkatan sumber daya manusia lewat peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, sektor pendidikan di Bantul masih kalah dibanding wilayah lain.

Selain itu, ia juga tengah fokus untuk meningkatkan sektor kesehatan untuk pengentasan stunting.

Karena itu, Joko akan berkoordinasi dengan perangkat terkait untuk mengatasi masalah beban kerja Ulu-ulu yang tinggi, namun tidak memiliki staf.

“Kita akan koordinasi dan sinergi bersama mencari pemecahan permasalah ini sehingga nanti pengangkatan staf di kalurahan bisa sesuai dengan beban kerja dan disesuaikan SDM yang akan mengisi memiliki kompetensi yang sesuai dengan beban kerja,” pungkasnya. (Bantulkab)