GenPI.co Jogja - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri menegaskan, keberadaan mereka di Yogyakarta pada 27-29 Oktober 2021 untuk melaksanakan rapat kerja jajarannya.
"Kami di Yogyakarta bukan jalan-jalan, tapi ada kegiatan yang harus diselesaikan," kata dia, saat ditemui seusai bersepeda bersama pimpinan dan pejabat KPK di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, menurut undang-undang (UU) sejak perubahan kedua atas UU Nomor 30/2002 mengenai KPK yang disahkan pada 16 Oktober 2019 ada beberapa poin yang disesuaikan.
Karena itu, pihaknya tengah menyusun dan mengevaluasi kinerja KPK dua tahun tarakhir dan rencana kinerja KPK untuk dua tahun ke depan.
Selain itu, KPK juga tengah mengevaluasi efektivitas dan efisiensi anggaran di tahun-tahun sebelumnya dan ke depannya.
Firli juga berujar, salah satu ciri organisasi yang ingin maju yaitu selalu mengevaluasi agar ada perubahan lebih baik.
"Pak Alex (Alex Marwata) ini punya pengalaman periode keempat kemarin, sekarang masuk periode kelima. Sudah dua tahun tentu beliau yang bisa mengevaluasi bagaimana yang lalu, bagaimana sekarang, dan bagaimana ke depan," ujarnya yang didampingi Wakil Ketua KPK, Alex Marwata.
Dalam raker itu, KPK juga tengah menyiapkan peta jalan hingga 2045.
Firili memperkirakan, pada tahun itu Indonesia akan masuk ke dalam jajaran lima kekuatan ekonomi dunia.
"Karena itu KPK harus memberikan sumbangsih, harus memberikan peran," kata dia.
Selain itu, ia juga menanggapi kritikan banyak pihak mengenai raker KPK di Yogyakarta.
Menurutnya, saat pergi ke Yogyakarta, rombongan pimpinan dan pejabat KPK menggunakan sarana transportasi yang paling murah
"Jadi saya sampaikan ya, kami datang ke Yogyakarta ada berbagai alternatif transportasi yang bisa dipakai. Tapi kami ambil yang paling murah. Ada kereta api, tetapi kereta lebih mahal dibandingkan pesawat. Tetapi kita jangan bicara tentang murah atau mahal, tetapi tujuannya," jelasnya.
Sementara itu, Marwata menambahkan, rangkaian kegiatan KPK di Yogyakarta sudah ditentukan sejak awal untuk disusun agar tidak melebih plafon.
"Pasti. Itu saya pastikan dan juga tidaj akan mengganggu anggaran operasional untuk kegiatan yang lain, misalnya kegiatan penindakan. Itu betul-betul sudah kami alokasikan dari awal dan saya yakin pasti ada sisa," tanggapnya.
Ia juga mengklaim, raker kali ini jauh lebih hemat dibandingkan dulu.
Ini karena, setiap biro dan direktorat KPK menggelar raker sendiri-sendiri dibanding sekarang yang sudah digabung.
"Jadi bukan seolah-olah itu hal yang baru baut KPK. Nah, sekarang kami satukan jangan setiap biro, setiap direktorat, setiap kedeputian mengadakan raker sendiri-sendiri karena kita satu tujuan," jelasnya.
Sedangkan alasan pihaknya memilih hotel bintang lima, karena besaran tarif seluruh hotel sudah terdampak pandemi.
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H Harefa, menjelaskan sebanyak 55 peserta raker KPK memiliki biaya paket rapat yang sudah disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) di Yogyakarta.
"SBU-nya di Yogyakarta itu antara Rp700.000 sampai Rp1.000.000. Kira-kira paket pertemuannya segitu ya, kami mengikuti itu," tutupnya. (Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News