KPK Raker di Hotel Mewah, JAK Yogya: Sudah Hilang Keteladannya

GenPI.co Jogja - Rapat kerja (raker) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di hotel bintang lima di Yogyakarta pada 27-29 Oktober 2021 memicu berbagai kritikan salah satunya dari Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta.

Dalam keterangan tertulisnya, JAK Yogyakarta menyayangkan kebijakan para pimpinan KPK yang menggelar raker di hotel berbintang 5 Yogyakarta.

JAK juga menganggap KPK telah menghilangkan keteladanan yang selama ini dicontoh lembaga lain.

BACA JUGA:  Dapat Kritikan Karena Raker di Hotel Mewah Yogya, Ini Jawaban KPK

“KPK sebenarnya telah memiliki fasilitas gedung yang cukup representatif untuk digunakan sebagai tempat rapat kerja,” tulis JAK dalam keterangannya, Jumat (29/10).

Padahal, menurut mereka, KPK era sebelumnya sering menyelenggarakan raker dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk memberi contoh pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien kepada lembaga lain.

BACA JUGA:  Mendapat Kritikan, Para Pimpinan KPK Asyik Gowes di Sleman

“Apa yang dilakukan KPK sekarang dapat menjadi tolak ukur bagi lembaga lain untuk mewajarkan praktik-praktik rapat kerja di hotel mewah,” sebutnya.

Karena itu, JAK menilai KPK harus lebih bijak dalam memanfaatkan anggaran negara untuk program kerja lain yang lebih strategis.

BACA JUGA:  KPK Rapat di Hotel Mewah dan Gowes, JCW: Warga Masih Tertatih

Selain itu, mereka menganggap KPK gagal mengampanyekan nilai kesederhanaan.

Padahal, dari sembilan nilai integritas yang selalu disuarakan oleh KPK, salah satunya yaitu kesederhanaan.

“KPK juga sering menyuarakan bahwa salah satu faktor internal penyebab korupsi adalah gaya hidup mewah,” tulis JAK.

Karena itu, lanjutnya, wajar jika publik pun mempertanyakan konsistensi antara gagasan yang dibawa KPK dengan praktik yang dilakukan.

“Hal ini merupakan langkah mundur penanaman nilai anti-korupsi, karena lembaga yang menyuarakan tidak dapat menginternalisasi nilai tersebut dalam praktiknya,” sebut JAK.

JAK juga menganggap jika raker KPK di hotel mewah menggambarkan sudah hilangnya kepekaan sosial dari para pejabat KPK.

Seharusnya, menurut JAK, pejabat KPK seharusnya memiliki rasa empati dengan menjaga sikap dan tindakan di saat kondisi pandemi COVID-19 yang belum usai.

Apa lagi, raker kali ini menggunakan anggaran APBN yang didapat dari uang rakyat yang dibayarkan lewat pajak.

“Sungguh sebuah teladan yang buruk dari institusi yang lahir dari suara rakyat di awal era reformasi,” tutupnya. (*)